11 Nov 2019

Indonesia Sepakat Beli Beras dan Gula India, Ditukar dengan Ekspor Miyak Sawit ke India

images
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, memimpin Delegasi Indonesia pada pertemuan ASEAN Economic Community (AEC) Council atau Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di Bangkok, Thailand. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Sementara itu terkait Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), Airlangga menilai India adalah negara yang sangat penting bagi kesepakatan tersebut.

Bahkan ia mengatakan India sama pentingnya seperti China dalam kerja sama perdagangan regional ini.

Sementara Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan India berkeinginan untuk masuk ke RCEP karena ASEAN merupakan partner yang terpenting bagi India.

“RCEP ini masih berlangsung. Nanti saya juga akan masih berunding lagi dengan menteri-menteri seluruh member RCEP ini,” kata Agus.

Pekerja PTPN IV terlihat semangat saat memindahkan sawit ke kereta untuk diangkut, Senin (30/10/2017). (doc PTPN IV)
Pekerja PTPN IV terlihat semangat saat memindahkan sawit ke kereta untuk diangkut, Senin (30/10/2017). (doc PTPN IV) (IST)

Dulu Indonesia Pernah Beri Bantuan Beras Untuk India

Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang menarik. Beberapa tahun sebelum kedua negara merdeka, kerjasama politik diantara keduanya telah terjalin.

Paling tidak, di tahun 1927 keduanya dipersatukan dalam sebuah konferensi Anti Imperialisme dan Kolonialisme di Brussel, Belgia.

Kala itu, Indonesia diwakili oleh Hatta yang kelak menjadi wakip Presiden, sementara India diwakili oleh Jawaharlal Nehru.

Saat Indonesia menyatakan kemerdekaannya di tahun 1945, tentu banyak konsekuensi yang harus diambil dalam kaitan kemerdekaan tersebut.

Syarat sebuah negara yang berdaulat harus terpenuhi guna membendung kemungkinan-kemungkinan pengambilalihan kembali kekuasaan ke tangan kolonial.

Saat itu, memang terjadi tekanan yang kuat dari Belanda yang merasa kecolongan atas proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Mereka menganggap bahwa Sukarno dan Hatta adalah boneka mainan Jepang.

Maka, penangkapan keduanya untuk diadili merupakan sebuah jalan terbaik demi memiliki kembali kuasa Belanda di Indonesia.

Maka, untuk menstabilkan pemerintahan yang baru dibentuk dari tekanan Belanda, Hatta menunjuk Sutan Sjahrir sebagai ketua formatur kabinet baru dengan tuga membentuk kebinet yang diakui secara Internasional.

Maka, singkat cerita setalah nama-nama terbentuk, pada 14 November 1945 Sutan Sjahrir diangkat secara resmi menjadi Perdana Menteri Indonesia.

Dalam tulisan berjudul Bantuan Beras ke India Tahun 1946 oleh Ari Rahmad Hidayat dan Aminuddin Kasdi dijelaskan dengan baik bagaimana hubungan antara Indonesia dan India kembali terjalin dengan semangat saling membantu.

Kala itu, sebetulnya pemerintah Indonesia telah mengalami situasi yang cukup genting. Akibat dari blokade perdagangan oleh Belanda terhadap Indonesia membuat kondisi perekonomian Indonesia yang melemah.

Belum lagi dilema yang dihadapi sebuah negara yang baru dibentuk, baru segelintir negara yang mengakui kedaulatan Indonesia.

Dalam buku berjudul Sekitar Perang Kemerdekaan III, 1945-1950: Diplomasi atau Bertempur karya A.H Nasution diceritakan bagaimana rakyat India yang mengalami masalah kelaparan. Saat kelaparan melanda India, Sjahrir dengan cerdik melihat peluang dari kondisi ini.

PM Sjahrir menawarkan bantuan 500.000 ton beras kepada India untuk mengatasi masalah kelaparan yang menderita mereka.

Rencananya, beras itu akan dipasok dari gudang beras di Besuki, Cirebon, dan Karawang.

Meski sebetulnya masalah ekonomi juga menghimpit Indonesia, pengiriman beras itu tak terlalu berpengarus signifikan karena berasal dari gudang beras yang mengalami kelebihan muatan.

Terang saja, tawaran bantuan tersebut disambut baik oleh India yang memang membutuhkannya.

Buku berjudul Jejak Revolusi 1945: Sebuah Kesaksian Sejarah karya P.R.S. Mani melaporkan bahwa terjadi perundingan yang menyenangkan dalam tawaran bantuan beras antara Indonesia dan India tersebut.

Dalam perjanjian tersebut, disepakati bahwa bantuan yang diberikan merupakan bantuan dalam bentuk natura atau barter. Nantinya, beras yang dikirim ke India akan ditukar dengan barang kebutuhan lain yang diperlukan Indonesia, terutama kain India.

Tepat tanggal 12 April 1946, sesuai kesepakatan, sebanyak 500.000 ton beras dikirim ke India. Dalam buku berjudul Gejolak Revolusi di Jakarta 1945-1949 karya Robert B. Cribb dijelaskan bahwa pengiriman bantuan tersebut mengalami kendala. Terutama menyangkut blokade yang telah dilakukan Belanda terhadap Indonesia.

Surat kabar setempat, Free Press Journal of Bombay yang terbit 8 April 1946 mengabarkan bala bantuan yang diberikan Indonesia dalam bentuk beras tersebut.

Pekerja saat menyusun beras di Komplek Pergudangan Bulog Jalan Jemadi Medan.
Pekerja saat menyusun beras di Komplek Pergudangan Bulog Jalan Jemadi Medan. (Tribun Medan/Ayu Prasandi)

Perjalanan Impor Beras Indonesia

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah membuka keran impor beras pada tahun 2018. Sebanyak 500.000 ton beras akan diimpor dari Vietnam dan Thailand.

Kebijakan impor beras dilakukan untuk menambah stok beras yang akhir-akhir ini mengalami penurunan.

Kebijakan impor beras pemerintah sendiri menarik untuk dicermati, sebab berkorelasi dengan ketahanan pangan Indonesia.

Bagaimana tidak, negara dengan penduduk lebih dari 250 juta jiwa memerlukan beras sebagai bahan makanan pokok mereka.

Indonesia yang selalu disebut negara agraris, subur dan sebagainya ternyata tidak mampu "memberi makan" penduduknya, sehingga untuk urusan nasi saja harus impor.

Dalam tulisan ini, Kompas.com ingin membedah perjalanan impor beras di Indonesia selama hampir dua dasawarsa, yakni sepanjang tahun 2000-2018.

Dilansir dari data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia selalu mengimpor beras mulai dari tahun 2000 hingga 2015 atau selama 15 tahun. Sementara, pada tahun 2016 sampai 2017 pemerintah berhenti sementara untuk mengimpor beras dan pada 2018 Indonesia kembali mengimpor beras

Selama 15 tahun tersebut, Indonesia telah mengimpor beras sebanyak 15,39 juta ton beras dengan volume impor beras terbanyak pada tahun 2011 dengan volume sebesar 2,75 ton, sedangkan volume terkecil pada tahun 2005 sebesar 189.616 ton.

Sehingga, dengan jumlah total impor beras tersebut dan ditambah 500.000 ton pada tahun ini, maka hingga saat ini Indonesia telah mengimpor beras sebesar 15,89 juta ton.

Sementara, dari sisi dana yang dikeluarkan pada impor beras sebesar 15,39 juta ton mencapai 5,83 miliar dollar AS atau Rp 78,70 triliun (kurs Rp 13.500).

Dana yang paling banyak dikeluarkan pada impor tahun 2011 dengan 1,51 milar dollar AS atau Rp 20,38 trilun, sedangkan dana yang paling dikeluarkan paling sedikit tahun 2005 dengan nilai 51,49 juta dollar AS atau Rp 695,1 miliar.

Vietnam

Dari negara mana saja Indonesia mengimpor beras? Menurut data BPS, terdapat lebih dari sembilan negara yang mengimpor beras ke Indonesia.

Sembilan negara tersebut yakni Vietnam, Thailand, China, India, Pakistan, Amerika Serikat, Taiwan, Singapura, Myanmar, dan lainnya.

Dari sembilan negara tersebut, Indonesia paling banyak mengimpor beras dari Vietnam, dengan jumlah volume sebesar 7,44 juta ton atau hampir 50 persen dari jumlah total impor selama 15 tahun.

Vietnam memang paling mendominasi dalam impor beras karena jumlah produksi berasnya lebih banyak dari Indonesia.

Data Outlook Padi 2016 Kementerian Pertanian rentang 2010-2014 menunjukkan bahwa produksi padi Indonesia hanya 5,7 juta ton per hektar, sedangkan Vietnam pada rentang yang sama hasil produksi padinya mencapai 6,67 juta ton per hektar.

Impor Beras 2018

Bagaimana dengan impor beras pada 2018 ini? Awal mulanya, pemerintah mengakui adanya kelangkaan beras jenis premium di pasaran yang menyebabkan harga beras premiun naik menjadi Rp 13.000 per kilogram dari Harga Eceran Tertinggi (HET) per kilogramnya.

Pemerintah kemudian berencana untuk melakukan impor beras premium yang disebut langka tersebut.

Awalnya, pemerintah akan mengimpor beras khusus, yang artinya beras yang tidak ditanam di Indonesia, seperti beras merek Jasmine asal Thailand.

Namun, di akhir cerita, pemerintah mengubah jenis beras yang akan diimpor dari beras khusus menjadi beras umum. Jumlah impor juga mencapai 500.000 ton.

Penunjukkan pelaksana impor juga berubah dari yang awalnya PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita menjadi Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

Rencananya, beras yang akan diimpor pemerintah akan masuk pada akhir Januari 2018 ini.

Ketahanan Pangan

Sementara pada pekan sebelumnya, yakni pada Jumat (12/1/2017), Divisi Regional (Kadivre) Badan Urusan Logistik ( Bulog) Sulawesi Selatan (Sulsel) menolak beras impor yang akan didatangkan ke Indonesia.

Pasalnya, Bulog Sulsel menyatakan persediaan beras di gudangnya mencukupi hingga 20 bulan ke depan sehingga mereka siap menyuplai pasokan berasnya ke daerah-daerah lain yang membutuhkan.

Kepala Divre Bulog Sulsel Dindin Syamsuddin mengatakan, stok beras di Sulsel mencapai 82.000 ton yang mampu memenuhi kebutuhan hingga 20 bulan ke depan. Bahkan, pihaknya pun siap menyuplai beras ke Aceh hingga Papua.

"Stok beras di Sulsel aman hingga 20 bulan ke depan. Kami sudah suplai ke provinsi lain di Indonesia. Besok kami kirimkan lagi beras ke Aceh dengan harga dibawah HET," kata Dindin saat melepas mobil truk pengangkut beras untuk operasi pasar di gudang Bulog Panaikang, Jumat (12/1/2018).

Dindin mengungkapkan, HET beras saat ini sebesar Rp 9.450 per kilogram. Namun, Bulog Sulsel menjualnya dengan harga Rp 9.000 pe rkilogram untuk menormalkan harga beras premium di pasaran.

Hampir dua dasawarsa Indonesia selalu melakukan impor beras. Apakah dari sisi pertaniannya kurang maju atau kurang mendapatkan perhatian?

Atau memang ada "pihak yang bermain" di balik impor beras ini, atau konsumsi masyarakat yang terus meningkat seiring bertambahnya populasi?

Yang pasti, seharusnya pemerintah sudah memikirkan soal ketahanan pangan ini jauh hari sebelum kemudian jadi "bom waktu" bagi masyarakat.

Sumber: https://medan.tribunnews.com/2019/11/04/indonesia-sepakat-beli-beras-dan-gula-india-ditukar-dengan-e